Sejarah dan Perkembangan Koperasi di Indonesia

Pertumbuhan koperasi di Indonesia dimulai sejak tahun 1896. Perkembangan koperasi di Indonesia mengalami pasang naik dan turun dengan titik berat lingkup kegiatan usaha secara menyeluruh yang berbeda-beda dari waktu ke waktu sesuai dengan iklim lingkungannya. Jikalau pertumbuhan koperasi yang pertama di Indonesia menekankan pada kegiatan simpan-pinjam maka selanjutnya tumbuh pula koperasi yang menekankan pada kegiatan penyediaan barang-barang konsumsi dan dan kemudian koperasi yang menekankan pada kegiatan penyediaan barang-barang untuk keperluan produksi. Pertumbuhan koperasi di Indonesia dipelopori oleh R. Aria Wiriatmadja patih di Purwokerto (1896), mendirikan koperasi yang bergerak dibidang simpan-pinjam. Untuk memodali koperasi simpan- pinjam tersebut di samping banyak menggunakan uangnya sendiri, beliau juga menggunakan kas mesjid yang dipegangnya. Setelah beliau mengetahui bahwa hal tersebut tidak boleh, maka uang kas mesjid telah dikembalikan secara utuh pada posisi yang sebenarnya.
Kegiatan R Aria Wiriatmadja dikembangkan lebih lanjut oleh De Wolf Van Westerrode asisten Residen Wilayah Purwokerto di Banyumas. Ketika ia cuti ke Eropa dipelajarinya cara kerja wolksbank secara Raiffeisen (koperasi simpan-pinjam untuk kaum tani) dan Schulze-Delitzsch (koperasi simpan-pinjam untuk kaum buruh kota) di Jerman. Setelah ia kembali dari
cuti melailah ia mengembangkan koperasi simpan-pinjam sebagaimana telah
dirintis oleh R. Aria Wiriatmadja . Dalam hubungan ini kegiatan simpanpinjam
yang dapat berkembang ialah model koperasi simpan-pinjam lumbung
dan modal untuk itu diambil dari zakat. Selanjutnya Boedi Oetomo yang didirikan pada tahun 1908
menganjurkan berdirinya koperasi untuk keperluan rumah tangga. Demikian
pula Sarikat Islam yang didirikan tahun 1911 juga mengembangkan koperasi
yang bergerak di bidang keperluan sehari-hari dengan cara membuka tokotoko
koperasi. Perkembangan yang pesat dibidang perkoperasian di
Indonesia yang menyatu dengan kekuatan social dan politik menimbulkan
kecurigaan Pemerintah Hindia Belanda. Oleh karenanya Pemerintah Hindia
Belanda ingin mengaturnya tetapi dalam kenyataan lebih cenderung menjadi
suatu penghalang atau penghambat perkembangan koperasi. Dalam
hubungan ini pada tahun 1915 diterbitkan Ketetapan Raja no. 431 yang berisi
antara lain :

  1. Akte pendirian koperasi dibuat secara notariil
  2. Akte pendirian harus menggunakan bahasa belanda
  3. Harus mendapakan izin dari gubernur jendral

pada tahun 1920 dibentuk suatu ‘Komisi Koperasi’ yang dipimpin oleh DR. J.H.
Boeke yang diberi tugas neneliti sampai sejauh mana keperluan penduduk
Bumi Putera untuk berkoperasi. Hasil dari penelitian menyatakan tentang perlunya penduduk Bumi
putera berkoperasi dan untuk mendorong keperluan rakyat yang
bersangkutan. Selanjutnya didirikanlah Bank Rakyat ( Volkscredit Wezen ).
Berkaitan dengan masalah Peraturan Perkoperasian, maka pada tahun 1927
di Surabaya didirikan “Indonsische Studieclub” Oleh dokter Soetomo yang
juga pendiri Boedi Oetomo, dan melalui organisasi tersebut beliau
menganjurkan berdirinya koperasi. Kegiatan serupa juga dilakukan oleh
Partai Nasional Indonesia di bawah pimpimnan Ir. Soekarno, di mana pada
tahun 1929 menyelenggarakan kongres koperasi di Betawi. Keputusan
kongres koperasi tersebut menyatakan bahwa untuk meningkatkan
kemakmuran penduduk Bumi Putera harus didirikan berbagai macam
koperasi di seluruh Pulau Jawa khususnya dan di Indonesia pada umumnya.
Untuk menggiatkan pertumbuhan koperasi, pada akhir tahun 1930
didirikan Jawatan Koperasi dengan tugas:

  • memberikan penerangan kepada pengusaha-pengusaha Indonesia
    mengenai seluk beluk perdagangan
  • dalam rangka peraturan koerasi No 91, melakukan pengawasan dan
    pemeriksaan terhadap koperasi-koperasi, serta memberikan
    penerangannya
  • memberikan keterangan-keterangan tentang perdagangan
    pengangkutan, cara-cara perkreditan dan hal ihwal lainnya yang
    menyangkut perusahaan-perusahaan
  • penerangan tentang organisasi perusahaan
  • menyiapkan tindakan-tindakan hukum bagi pengusaha Indonesia

Selanjutnya pada tahun 1933 diterbitkan Peraturan Perkoperasian
dalam berntuk Gouvernmentsbesluit no.21 yang termuat di dalam Staatsblad
no. 108/1933 yang menggantikan Koninklijke Besluit no. 431 tahun 1915.
Peraturan Perkoperasian 1933 ini diperuntukkan bagi orang-orang Eropa dan
golongan Timur Asing. Dengan demikian di Indonesia pada waktu itu
berlaku 2 Peraturan Perkopersian, yakni Peraturan Perkoperasian tahun
1927 yang diperuntukan bagi golongan Bumi Putera dan Peraturan
Perkoperasian tahun 1933 yang berlaku bagi golongan Eropa dan Timur
Asing. Kongres Muhamadiyah pada tahun 1935 dan 1938 memutuskan
tekadnya untuk mengembangkan koperasi di seluruh wilayah Indonesia,
terutama di lingkungan warganya. Diharapkan para warga Muhammadiyah
dapat memelopori dan bersama-sama anggota masyarakat yang lain untuk
mendirikan dan mengembangkan koperasi. Berbagai koperasi dibidang
produksi mulai tumbuh dan berkembang antara lain koperasi batik yang
diperlopori oleh H. Zarkasi, H. Samanhudi dan K.H. Idris.
Perkembangan koperasi semenjak berdirinya Jawatan Koperasi tahun
1930 menunjukkan suatu tingkat perkembangan yang terus meningkat. Pada masa pendudukan bala tentara Jepang istilah koperasi lebih
dikenal menjadi istilah “Kumiai”. Pemerintahan bala tentara Jepang di di
Indonesia menetapkan bahwa semua Badan-badan Pemerintahan dan
kekuasaan hukum serta Undang-undang dari Pemerintah yang terdahulu
tetap diakui sementara waktu, asal saja tidak bertentangandengan Peraturan
Pemerintah Militer. Namun peraturan tahun 1927 masih tetap berlaku.
masyarat ingin mendirikan suatu perkumpulan koperasi harus mendapat izin
Residen (Shuchokan) dengan menjelaskan syarat-syarat sebagai berikut :

  • Maksud perkumpulan atau persidangan, baik sifat maupun aturanaturannya
  • Tempat dan tanggal perkumpulan didirikan atau persidangan
    diadakan
  • Nama orang yang bertangguing jawab, kepengurusan dan anggotaanggotanya
  • Sumpah bahwa perkumpulan atau persidangan yang bersangkutan
    itu sekali-kali bukan pergerakan politik.

Dengan adanya peraturan ini, banyak koperasi-koperasi yang ada dibeberapa daerah menghentikan usahanya dan tidak boleh beroperasi jika tidak dapat izin baru dari ”Scuchokan”.
Perkembangan Pemerintahan pendudukan bala tentara Jepang
dikarenakan masalah ekonomi yang semakin sulit memerlukan peran
“Kumiai” (koperasi). Pemerintah pada waktu itu melalui kebijaksanaan dari
atas menganjurkan berdirinya “Kumiai” di desa-desa yang tujuannya untuk
melakukan kegiatan distribusi barang yang jumlahnya semakin hari semakin
kurang karena situasi perang dan tekanan ekonomi Internasional. Kumiai (koperasi) dijadikan alat kebijaksanaan dari Pemerintah bala tentara Jepang sejalan dengan
kepentingannya.

Gerakan koperasi di Indonesia yang lahir pada akhir abad 19 dalam
suasana sebagai Negara jajahan tidak memiliki suatu iklim yang
menguntungkan bagi pertumbuhannya. Baru kemudian setelah Indonesia
memproklamasikan kemerdekaannya, dengan tegas perkoperasian ditulis di
dalam UUD 1945. DR. H. Moh Hatta sebagai salah seorang “Founding
Father” Republik Indonesia, berusaha memasukkan rumusan perkoperasian
di dalam “konstitusi”. Pasal 33 UUD 1945 ayat 1
beserta penjelasannya menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai
usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Dalam penjelasannya
disebutkan bahwa bangun perekonomian yang sesuai dengan azas
kekeluargaan tersebut adalah koperasi. Pada tanggal 12 Juli 1947 diselenggarakan kongres koperasi se Jawa
yang pertama di Tasikmalaya. Dalam kongres tersebut diputuskan antara lain
terbentuknya Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia yang disingkat
SOKRI; menjadikan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi serta
menganjurkan diselenggarakan pendidikan koperasi di kalangan pengurus,
pegawai dan masyarakat. Selanjutnya, koperasi pertumbuhannya semakin
pesat.
Untuk memperbaiki perekonomian-perekonomian rakyat Kabinet
Wilopo antara lain mengajukan suatu “program koperasi” yang terdiri dari tiga
bagian, yaitu :

  • Usaha untuk menciptakan suasana dan keadaan sebaik-baiknya bagi
    perkembangan gerakan koperasi
  • Usaha lanjutan dari perkembangan gerakan koperasi
  • Usaha yang mengurus perusahaan rakyat yang dapat diselenggarakan
    atas dasar koperasi

Selanjutnya pada tanggal 15 sampai dengan 17 Juli 1953
dilangsungkan kongres koperasi Indonesia yang ke II di Bandung.
Keputusannya antara lain merubah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat
Indonesia (SOKRI) menjadi Dewan Koperasi Indonesia (DKI). Di samping itu
mewajibkan DKI membentuk Lembaga Pendidikan Koperasi dan mendirikan
Sekolah Menengah Koperasi di Provinsi-provinsi. Keputusan yang lain ialah
penyampaian saran-saran kepada Pemerintah untuk segera diterbitkannya
Undang-Undang Koperasi yang baru serta mengangkat Bung Hatta sebagai
Bapak Koperasi Indonesia.
Pada tahun 1956 tanggal 1 sampai 5 September diselenggarakan
Kongres Koperasi yang ke III di Jakarta. Keputusan KOngres di samping halhal
yang berkaitan dengan kehidupan perkoperasian di Indonesia, juga
mengenai hubungan Dewan Koperasi Indonesia dengan International
Cooperative Alliance (ICA).

Dalam tahun 1959 terjadi suatu peristiwa yang sangat penting dalam
sejarah bangsa Indonesia. Setelah Konstituante tidak dapat menyelesaikan
tugas menyusun Undang-Undang Dasar Baru pada waktunya, maka pada
tanggal 15 Juli 1959 Presiden Soekarno yang juga selaku PAnglima Tertinggi
Angkatan Perang mengucapkan Dekrit Presiden yang memuat keputusan
dan salahsatu daripadanya ialah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945
berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh Tanah Tumpah Darah
Indonesia, terhitung mulai dari tanggal penetapan dekrit dan tidak berlakunya
lagi Undang-Undang Dasar Sementara. Dampak Dekrit Presiden dan Manipol terhadap
Undang-Undang No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi adalah
undang-undang yang belum berumur panjang itu telah kehilangan dasar dan
tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat UUD 1945 dan Manipol.
Karenanya untuk mengatasi keadaan itu maka di samping Undang-Undang
No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi dikeluarkan pula
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan
Koperasi.
Sebagai puncak pengukuhan hokum dari uapaya mempolitikkan
(verpolitisering) koperasi dalam suasana demokrasi terpimpin yakni di
terbitkannya UU No.14 tahun 1965 tentang perkoperasian yang dimuat
didalam Lembaran Negara No. 75 tahun 1960. Salah satu pasal yang
terpenting adalah pasal 5 yang berbunyi :
“Koperasi, struktur, aktivitas dan alat pembinaan serta alat
perlengkapan organisasi koperasi, mencerminkan kegotong-royongan
progresif revolusioner berporoskan Nasakom (Nasional, Agama, Komunis)”. Dalam memori penjelasannya dinyatakan sebagai berikut :
“Sesuai dengan penjelasan umum perkoperasian (pola koperasi) tidak
dapat dipisahkan dari masalah Revolusi pada umumnya (doktrin Revolusi),
sehingga tantangan-tantangan dari gerakan koperasi hakekatnya merupakan
tantangan daripada Revolusi itu sendiri”.

Pemberontakan G30S/PKI merupakan malapetaka besar bagi rakyat
dan bangsa Indonesia. Demikian pula hal tersebut didalami oleh gerakan
koperasi di Indonesia. Semangat Orde Baru yang dimulai
titik awalnya 11 Maret 1996. Di bidang idiil, koperasi Indonesia merupakan satu-satunya wadah
untuk menyusun perekonomian rakyat berazaskan kekeluargaan dan
kegotong-royongan yang merupakan cirri khas dari tata kehidupan bangsa
Indonesia dengan tidak memandang golongan, aliran maupun kepercayaan
yang dianut seseorang. Koperasi sebagai alat pendemokrasian ekonomi
nasional dilaksanakan dalan rangka dalam rangka politik maupun perjuangan
bangsa Indonesia. Di bidang organisasi koperasi Indonesia menjamin adanya hak-hak
individu serta memegamg teguh azas-azas demokrasi. Rapat Anggota
merupakan kekuasaan tertinggi di dalam tata kehidupan koperasi,
Koperasi mendasarkan geraknya pada aktivitas ekonomi dengan tidak
meninggalkan azasnya yakni kekeluargaan dan gotong-royong.
Menurut pasal. 3 UU No. 12/1967, koperasi Indonesia adalah
organisasi ekonomi rakyat yang berwatak social, beranggotakan orang-orang
atau badan hukum koperasi yang merupakan tata azas kekeluargaan.
Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa “ koperasi Indonesia adalah
kumpulan orang-orang yang sebagai manusia secara bersamaan, bekerja
untuk memajukan kepentingan-kepentingan ekonomi mereka dan
kepentingan masyarakat.
Untuk melaksanakan tujuan ini maka Pemerintah membangun Pusat-pusat Pendidikan Koperasi (PUSDIKOP) di tingkat Pusat
dan juga di tiap ibukota Propinsi. Pusat Pendidikan Koperasi tersebut
sekarang dirubah menjadi Pusat Latihan dan Penataran Perkoperasian
(PUSLATPENKOP) di tingkat Pusat dan Balai Latihan Perkoperasian
(BALATKOP) di tingkat Daerah. Garis-Garis Besar haluan Negara 1988 menetapkan bahwa koperasi
dimungkinkan bergerak di berbagai sector kegiatan ekonomi, misalnya
sektor-sektor : pertanian, industri, keuangan, perdagangan, angkutan dan
sebagainya.
Dalam pola umum Pelita ke lima menyebutkan bahwa : “Dunia usaha
nasional yang terdiri dari usaha Negara koperasi dan usaha swasta perlu
terus dikembangkan menjadi usaha yang sehat dan tangguh dan diarahkan
agar mampu meningkatkan kegairahan dan kegiatan ekonomi serta
pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, memperluas lapangan kerja,
meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan rakyat, serta
memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan memantapkan ketahanan
nasional. Koperasi Unit Desa (KUD)
perlu terus dibina dan dikembangkan agar tumbuh sehat dan kuat sehingga
koperasi akan semakin berakar dan peranannya makin besar dalam
kehidupan sosial ekonomi masyarakat terutama di pedesaan. Adapun tujuan pembinaan dan pengembangan KUD Mandiri adalah
untuk mewujudkan KUD yang memiliki kemampuan manajemen koperasi
yang rasional dan efektip dalam mengembangkan kegiatan ekonomi para
anggotanya berdasarkan atas kebutuhan dan keputusan para anggota KUD.
Dengan kemampuan itu KUD diharapkan dapat melaksanakan fungsi
utamanya yaitu melayani para anggotanya, seperti melayani perkreditan,
penyaluran barang dan pemasaran hasil produksi.
Dalam rangka pengembangan KUD mandiri telah diterbitkan
INSTRUKSI MENTERI KOPERASI No. 04/Ins/M/VI/1988 tentang PedomanPembinaan dan Pengembangan KUD mandiri. Pembinaan dan Pengembangan KUD mandiri diarahkan :

  • Menumbuhkan kemampuan perekonomian masyarakat khusunya di pedesaan.
  • Meningkatkan peranannya yang lebih besar dalam perekonomian nasional.
  • Memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam peningkatan kegiatan ekonomi dan pendapatan yang adil kepada anggotanya.

Ukuran-ukuran yang digunakan untk menilai apakah suatu KUD sudah
mandiri atau belum adalah sebagai berikut :

  • Mempunyai anggota penuh minimal 25 % dari jumlah penduduk dewasa
    yang memenuhi persyaratan kenggotaan KUD di daerah kerjanya.
  • Dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha anggotany maka
    pelayanan kepada anggota minimal 60 % dari volume usaha KUD secara
    keseluruhan.
  • Minimal tiga tahun buku berturut-turut RAT dilaksanan tepat pada
    waktunya sesuai petunjuk dinas.
  • Anggota Pengurus dan Badan Pemeriksa semua berasal dari anggota
    KUD dengan jumlah maksimal untuk pengurus 5 orang dan Badan
    Pemeriksa 3 orang.
  • Modal sendiri KUD minimal Rp. 25,- juta.
  • Hasil audit laporan keuangan layak tapa catatan (unqualified opinion).
  • Batas toleransi deviasa usaha terhadap rencana usaha KUD (Program
    dan Non Program) sebesar 20 %.
  • Ratio Keuangan :
    Liquiditas, antara 15 % s/d 200 %.
    Solvabilita, minimal 100 %.
  • Total volume usaha harus proposional dengan jumlah anggota, denngan
    minimal rata-rata Rp. 250.000,- per anggota per tahun.
  • Pendapatan kotor minimal dapat menutup biaya berdasarkan prinsip
    effisiensi.
  • Sarana usaha layak dan dikelola sendiri.
  • Tidak ada penyelewengan dan manipulasi yang merugikan KUD oleh
    Pengelola KUD.
  • Tidak mempunyai tunggakan.

2012 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2012 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

600 people reached the top of Mt. Everest in 2012. This blog got about 5.300 views in 2012. If every person who reached the top of Mt. Everest viewed this blog, it would have taken 9 years to get that many views.

Click here to see the complete report.

Contoh Form Biodata pengusaha dalam bahasa Inggris

PROFILE ENTREPRENEUR

 

  1. Full Name

:

…………………………………………………………………………………..

  1. Gender

:

…………………………………………………………………………………..

  1. Marital Status

:

  • Married
  • Not Married
 
  1. Age

:

  • < 20 years old
  • 21 – 30 years old
  • 31– 40 years old
  • 14 – 50 years old
  • > 50 years old
 
  1. Studied

:

  • Elementary
  • Junior High
  • Senior High
  • DIPLOMA
  • S1 (Undergraduate)
  • S2 (Post-Graduate)
  • S3 (Doktorate)
 
  1. Religion

:

………………………………………..

  1. Place/Date of Birth

:

…………..………,  …… / ……………………… / ………

  1. Address

:

…………………………………………………………………………………..

  1. Village

:

…………………………………………………………………………………..

  1. Sub-District

:

…………………………………………………………………………………..

  1. City

:

…………………………………………………………………………………..

  1. Province

:

…………………………………………………………………………………..

  1. Zip Code

:

…………………………………………………………………………………..

  1. Longer in Business

:

………. Years

  1. Name of Business/Product

:

…………………………………………………………………………………..

  1. Start a Business

(DD/MM/YYYY)

 

:

 

…… / …………………….… / ….……

  1. Address Company

:

…………………………………………………………………………………..

  1. Village

:

…………………………………………………………………………………..

  1. Sub-District

:

…………………………………………………………………………………..

  1. City

:

…………………………………………………………………………………..

  1. Province

:

…………………………………………………………………………………..

  1. Zip Code

:

…………………………………………………………………………………..

  1. Number of Employees

:

…………  Peoples.

  1. Number of Branches

:

…………  Units.

  1. Phone

:

…………………………………………………………………………………..

  1. E – mail

:

…………………………………………………………………………………..

  1. Website Company

:

…………………………………………………………………………………..

 

Kombinasi di FM 2012

Anda maniak FM? khusus FM 2012, ada bebeapa tips yang menarik dari saya, berikut ini adalah tips dari saya.

 

Useful Combinations

  • Push higher up, get stuck in and hassle opponents to pressurise the opposition if they are enjoying too much possession.
  • Retain possession, pass to feet and drop deeper to keep the ball when holding on to a result.
  • Play out of defence, Push higher up, pass into space, play through defence, work ball into box and retain possession to dominate the game and try to break through the defence.
  • Drop deeper, stay on feet and stand-off opponents to force a quick, talented team to play through your defence.
  • Drop deeper, play wider and stand-off opponents to invite a very defensive opposition team higher up the pitch and create space to try and get behind them.
  • Exploit the middle and play narrower to focus your play centrally.
  • Exploit the flanks and play wider to focus your play out wide.

 

captain

  • The player should be a regular starter for the first team so that the role is not wasted on a player who rarely plays and so the team is playing with the same leader consistently. Players may find it difficult to motivate themselves to play with a new captain but consistent use of the captain will help.
  • In addition to this the captain should be one of the side’s better players. He is therefore less likely to be replaced in the side, resulting in the need to appoint a new captain. This will also help with the motivation of the rest of the team to play under the captain.
  • The player should be one of the more senior members of the squad in terms of age. They should ideally also have been at the club for at least a few years.
  • In terms of attributes, the most important to consider is Influence. The captain should also have high ratings for Bravery, Determination, Teamwork and Work Rate in order to be an effective role model on the pitch.
  • The player should preferably be amongst the favoured personnel of other members of the squad. At any rate, you should not appoint a captain who is widely disliked.
  • The chosen captain should have a personality suitable for the role, such as born leaderprofessional or determined. Personality can be checked by viewing the Information section of a player’s Overview, or Reports. The captain’s personality should ideally match squad personality (viewed in the Information tab on the Club screen) although this is not essential.
  • Although not of particularly high importance, you should also consider the position the player plays in as this will affect his influence on the different areas of the pitch. For example, a goalkeeper’s influence will be restricted to organising his defence, while a midfielder will have a greater influence on the whole team. On the other hand, appointing a defender or attacker as captain can be useful in helping to inspire that particular part of the team.

Note that if your team is largely made up of young players, then appointing a capable captain by considering the above factors is of even greater importance.

 

 

PERATURAN KHUSUS TURNAMEN UNTIRTA FUTSAL CLUB CUP KE – I TAHUN 2012

Dokumen Untirta FC, Download PERATURAN KHUSUS TURNAMEN

Pengertian Riba

Pengertian Riba

Riba dalam bahasa bermakna ziyadah. Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tubuh dan membesar. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli atau pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah (sosial) dalam Islam.1

Dalam transaksi simpan pinjam dana, secara konvensional, si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil disini adalah sipeminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus mutlak dan pasti untung dalam setiap pengunaan kesempatan tersebut.2

 

Jenis-jenis riba

Secara garis besar, riba dikelompokan menjadi 2 (dua) masing-masing adalah riba utang piutang dan riba jual-beli.

Kelompok pertama, riba utang-piutang terbagi lagi menjadi :

  1. Riba Qardh

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berutang (muqtaridh).

  1. Riba Jahiliyah

Utang dibayar lebih dari pokoknya karena sipeminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan 3

Adapun kelompok kedua, riba jual-beli, terbagi menjadi :

  1. Riba Fadhl

Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.

  1. Riba Nasi’ah

Penanguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang di pertukarkan dengan jenis ribawi lainnya. Riba dalam Nasi’ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.4

1 http://nandadarojat.wordpress.com/

2 Ibid

3 Ibid

4 Ibid

Jenis – jenis barang ribawi

  1. Emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang atau dalam bentuk lainnya.
  2. Bahan makanan pokok, seperti beras, gandum dan jagung, serta bahan makanan tambahan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan.

Larangan Riba dalam Alqur’an dan As-Sunah

Terdapat  ayat dan sunah tentang riba berikut diantaranya;

$yg•ƒr’¯»tƒ šúïÏ%©!$# (#qãYtB#uä Ÿw (#qè=à2ù’s? (##qt/Ìh9$# $Zÿ»yèôÊr& Zpxÿy軟ҕB ( (#qà)¨?$#ur ©!$# öNä3ª=yès9 tbqßsÎ=øÿè? ÇÊÌÉÈ

 

“Hai orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertawakalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan” (Ali Imran:130)5

 

“jabir berkata bahwa Rasulullah saw. Mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda “mereka itu semua sama”. (HR Muslim No. 2995, kitab al-Masaqqah)6

 

Dampak negatif riba

1. Dampak ekonomi

Dampaknya adalah bahwa hutang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlabih lagi bila bunga atas hutang tersebut dibungakan.

2. Dampak sosial

Riba merupakan pendapatan yang tidak adil. Misalnya, jika bunga atas pinjaman 25%, sementara tidak dalam jaminan penghasilannya melebihi 25%, dan bagi pemberi pinjaman dalam kepastian keuntungan dan selalu dalam keuntungan. Keuntungan sepihak bukan tujuan dan prinsip ekonomi Islam.7

5 Ibid

6 Ibid

7 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum, Edisi Khusus, (Tazkiyah Institut, Jakarta, 2000), hal 95

Hukum Bunga bank menurut Islam

Sesungguhnya bunga yang diambil oleh penabung di bank adalah riba yang diharamkan, karena riba adalah semua tambahan yang disyaratkan atas pokok harta. artinya, apa yang diambil seseorang tanpa melalui usaha perdagangan dan tanpa berusaha/ berupaya sebagai tambahan atas pokok hartanya, maka yang demikian itu termasuk riba. Dalam hal ini Allah berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. Al- Baqarah: 278-279)

Yang dimaksud dengan taubat di sini ialah seseorang tetap pada pokok hartanya, dan berprinsip bahwa tambahan yang timbul darinya adalah riba. Bunga-bunga sebagai tambahan atas pokok harta yang diperoleh tanpa melalui persekutuan atas perkongsian, mudharakah, atau bentuk-bentuk persekutuan dagang lainnnya, adalah riba yang diharamkan.8

 

Pandangan Dunia terhadap Riba

 

Pengertian Pendapatan dan Biaya

a. Pendapatan

Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam aset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan, seperti manajemen rekening investasi terbatas;

b. Biaya

Biaya adalah penurunan kotor dalam aset atau kenaikan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selam periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, atau aktivitas; termasuk pemberian jasa.9

 

Pengertian Bagi Hasil

Sistem perekonomian Islam merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama (akad), yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalkan 20:80 yang berarti bahwa atas hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 20% bagi pemilik dana (shahibul maal) dan 80% bagi pengelola dana (mudharib).

Bagi Hasil adalah bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah.10

Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem:

  1. Bagi untung (Profit Sharing) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah;
  2. Bagi hasil (Revenue Sharing) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.11

9

Ivan Rahmawan Arifin, Modul Kuliah Akuntansi Syariah, Surakarta, STAIN Surakarta, 2003, hal.114

10

Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,2004, hal. 191

11

http://www.e-syariah.com,2004

Aplikasi perbankan syariah pada umumnya, bank dapat menggunakan sistem profit sharing maupun revenue sharing tergantung kepada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Bank-bank syariah yang ada di Indonesia saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar revenue sharing untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana (deposan).12

Suatu bank menggunakan sistem profit sharing di mana bagi hasil dihitung dari pendapatan netto setelah dikurangi biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima oleh para shahibul maal (pemilik dana) akan semakin kecil, tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikan apabila ternyata secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan, tetapi apabila bank tetap ingin mempertahankan sistem profit sharing tersebut dalam perhitungan bagi hasil mereka, maka jalan satu-satunya untuk menghindari resiko-resiko tersebut di atas, dengan cara bank harus mengalokasikan sebagian dari porsi bagi hasil yang mereka terima untuk subsidi terhadap bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah pemilik dana.13

Suatu bank yang menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan revenue sharing yaitu bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasinya kepada bank syariah yang nyatanya justru mampu memberikan hasil yang optimal, sehingga akan berdampak kepada peningkatan total dana pihak ketiga pada bank syariah.

Pertumbuhan dana pihak ketiga dengan cepat harus mampu diimbangi dengan penyalurannya dalam berbagai bentuk produk aset yang menarik, layak dan mampu memberikan tingkat profitabilitas yang maksimal bagi pemilik dana.14

12

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Bank Syariah : Konsep, Produkdan Implementasi Operasional, Jakarta, Djambatan, 2003, hal. 264

13

Ibid  hal. 264

14

Ibid  hal. 264

Prinsip revenue sharing diterapkan berdasarkan pendapat dari Syafi’I yang mengatakan bahwa mudharib tidak boleh menggunakan harta mudharabah sebagai biaya baik dalam keadaan menetap maupun bepergian (diperjalanan) karena mudharib telah mendapatkan bagian keuntungan maka ia tidak berhak mendapatkan sesuatu (nafkah) dari harta itu yang pada akhirnya ia akan mendapat yang lebih besar dari bagian shahibul maal. Sedangkan, untuk profit sharing diterapkan berdasarkan pendapat dari Abu hanifah, Malik, Zaidiyah yang mengatakan bahwa mudharib dapat membelanjakan harta mudharabah hanya bila perdagangannya itu diperjalanan saja baik itu berupa biaya makan, minum, pakaian dan sebagainya. Hambali mengatakan bahwa mudharib boleh menafkahkan sebagian dari harta mudharabah baik dalam keadaan menetap atau bepergian dengan ijin shahibul maal, tetapi besarnya nafkah yang boleh digunakan adalah nafkah yang telah dikenal (menurut kebiasaan) para pedagang dan tidak boros.15

Prinsip pembagian hasil usaha ada 2 yaitu:

  1. Distribusi Hasil Usaha Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Revenue Sharing)

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam distribusi hasil usaha berdasarkan prinsip bagi hasil (revenue sharing) adalah sebagai berikut:

1)      Pendapatan Operasi Utama (angka 1)

Pendapatan operasi utama bank syariah adalah pendapatan dari penyaluran dana pada investasi yanng dibenarkan syariah yaitu pendapatan penyaluran dana prinsip jual beli, bagi hasil dan prinsip ujroh. Besarnya pendapatan yang dibagikan dalam perhitungan distribusi hasil usaha dengan prinsip bagi hasil (revenue sharing) ini adalah pendapatan (revenue) dari pengelolaan dana (penyaluran) sebesar porsi dana mudharabah (investasi tidak terikat) yang dihimpun tanpa adanya pengurangan beban-beban yang dikeluarkan oleh bank syariah.16

2)      Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat (angka 2)

Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat merupakan porsi bagi hasil  dari hasil usaha (pendapatan) yang diserahkan oleh bank syariah kepada pemilik dana mudharabah mutlaqah (investasi tidak terikat). Penentuannya dilakukan dalam perhitungan distribusi hasil usaha yang sering disebut dengan profit distribution.17

 

 

15

Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, Jakarta, PT. Grasindo,2005, hal. 118

16

Ibid  hal. 120

17

Ibid  hal. 121

 

 

 

3)      Pendapatan operasi lainnya (angka 3)

Praktik dalam penyaluran dana bank syariah mengenakan fee administrasi atas  penyaluran tersebut yang besarnya disepakati antara bank sebagai pemilik dana dan debitur sebagai pengelola dana (mudharib). Pendapatan operasi lain yang diperoleh bank syariah adalah pendapatan atas kegiatan usaha bank syariah dalam memberikan layanan jasa keuangan dan kegiatan lain yang berbasis imbalan seperti pendapatan fee inkaso, fee transfer, fee LC dan fee kegiatan yang berbasis imbalan lainnya.18

4)      Beban Operasi (angka 4)

Pembagian hasil usaha dengan prinsip bagi hasil (revenue sharing) semua beban yang dikeluarkan oleh bank syariah sebagai mudharib, baik beban untuk kepentingan bank syariah sendiri maupun untuk kepentingan pengelolaan dana mudharabah, seperti beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi, beban operasi lainnya ditanggung oleh bank syariah sebagai mudharib.19

  1. Distribusi Hasil Usaha Berdasarkan Prinsip Bagi Untung (Profit Sharing)

Penerapan distribusi hasil usaha dengan prinsip bagi untung (profit sharing) bukanlah hal yang mudah, karena pihak deposan harus siap menerima bagian kerugian apabila dalam pengelolaan dana mudharabah mengalami kerugian yang bukan akibat dari kelalaian mudharib sehingga uang yang diinvestasikan pada bank syariah menjadi berkurang. Di lain pihak, bank syariah sendiri harus secara jujur dan transparan menyampaikan beban-beban yang akan ditanggung dalam pengelolaan dana mudharabah, seperti membuat dan menentukan dengan tegas dan jelas beban yang akan dibebankan dalam pengelolaan dana mudharabah baik beban langsung maupun beban tidak langsung. Apabila bank syariah menerapkan pembagian hasil usaha berdasarkan prinsip bagi untung (profit sharing), bank syariah harus membuat dua laporan laba rugi yang terpisah, yaitu laporan laba rugi bank sebagai institusi keuangan syariah dan laporan pengelolaan dana mudharabah dimana bank sebagai mudharib.20

 

 

 

18

Ibid  hal. 121

19

Ibid  hal. 122

20

Ibid  hal. 122

 

1)      Laporan hasil usaha mudharabah (bank sebagai mudharib)

Laporan hasil usaha mudharabah ini dibuat sebagai pertanggungjawaban bank syariah dalam mengelola dana mudharabah mutlaqah yang telah dipercayakan shahibul maal (deposan) kepada bank syariah sebagai mudharib. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam laporan ini yaitu:

a)      Pendapatan operasi utama (angka1)

Pendapatan operasi utama perhitungannya sama dengan perhitungan distribusi hasil usaha yang mempergunakan prinsip revenue sharing. Besarnya pendapatan yang dibagikan dalam pembagian hasil usaha pada prinsip bagi untung (profit sharing) ini adalah pendapatan dari pengelolaan dana (penyaluran) sebesar porsi dari dana mudharabah (investasi tidak terikat) yang dihimpun.21

b)      Beban mudharabah

Bank syariah harus dapat memisahkan beban yang menjadi tanggungan bank syariah sendiri dan beban yang dibebankan pada pengelolaan dana mudharabah. Bank syariah harus menetapkan dengan tegas dan jelas beban-beban yang akan dipergunakan sebagai pengurang pendapatan pengelolaan dana mudharabah, baik beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi, maupun beban-beban lainnya untuk disampaikan kepada shahibul maal sehingga mengetahuinya. Apabila bank syariah telah mengakui beban-beban sebagai pengurang pengelola dana mudharabah tidak diperkenankan diakui sebagai beban bank syariah sebagai pengelola institusi keuangan syariah sehingga jika terjadi pengembalian beban harus diakui sebagai pendapatan pengelolaan dana mudharabah, bukan sebagai pendapatan bank syariah selaku institusi keuangan syariah.22

c)      Laba atau rugi mudharabah (angka 3)

Pendapatan operasi utama dikurangi dengan beban mudharabah inilah yang akan menghasilkan laba atau rugi.23

 

 

 

 

21

Ibid  hal. 124

22

Ibid  hal. 125

23

Ibid  hal. 126

 

2)      Laporan laba rugi bank syariah (bank sebagai institusi keuangan syariah)

Data-data yang ada pada laporan ini adalah data-data untuk kepentingan bank syariah sendiri dalam mengelola institusi keuangan syariah, khususnya beban-beban yang dikeluarkan oleh bank syariah dan data-data yang telah diperhitungkan dalam pembuatan laporan pengelolaan dana mudharabah. Dalam laporan laba rugi ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

a)      Pendapatan bank sebagai mudharib Pendapatan yang ada dalam laporan ini adalah bagian pendapatan atas pengelolaan dana mudharabah yang diperoleh bank syariah dan pendapatan penyaluran yang menjadi milik bank syariah sendiri.

b)      Pendapatan operasi lainnya (angka 3)

Pendapatan operasi ini adalah pendapatan yang sama dengan pendapatan operasi lainnya dalam prinsip bagi hasil.

c)      Beban operasi

Beban-beban dalam laporan ini adalah beban-beban yang dikeluarkan oleh bank syariah sebagai institusi keuangan syariah sendiri tidak ada kaitannya dengan pengelolaan dana mudharabah, baik beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi serta beban-beban lainnya.24

Penentuan beban-beban ini merupakan unsur distribusi hasil usaha apabila bank syariah mempergunakan prinsip distribusi hasil usaha adalah pembagian laba (profit sharing), karena dalam prinsip ini hasil usaha yang akan dibagikan antara mudharib dan shahibul maal merupakan keuntungan yang diperoleh yaitu pendapatan pengelolaan dana mudharabah dikurangi dengan beban-beban yang dikeluarkan sehubungan dengan pengelolaan dana mudharabah.25

Apabila bank syariah mempergunakan prinsip profit sharing maka bank syariah harus dapat membedakan dengan jelas, transparan dan adil terhadap beban-beban yang merupakan pengurang dari pendapatan pengelolaan dana mudharabah (yang disebut dengan dana mudharabah) dan beban-beban yang merupakan pengeluaran bank syariah sebagai institusi keuangan (yang disebut dengan beban lembaga keuangan syariah). Semua beban dana mudharabah yang dikeluarkan sehubungan dengan pengelolaan dana mudharabah tersebut termasuk beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi serta beban-beban lainnya.Sedangkan apabila bank syariah mempergunakan prinsip distribusi hasil usaha dengan pembagian hasil (revenue sharing) maka semua beban yang dikeluarkan oleh bank syariah menjadi tanggungan bank syariah sendiri sehingga tidak diperhitungkan dalam unsur distribusi hasil usaha.26

24

Ibid  hal. 127

25

Ibid  hal. 127

26

Ibid  hal. 128

 

 

Landasan Syariah

  1. Al-Qur’an

QS al-Baqarah: 282

$yg•ƒr’¯»tƒ šúïÏ%©!$# (#þqãZtB#uä #sŒÎ) LäêZtƒ#y‰s? Aûøïy‰Î/ #’n<Î) 9@y_r& ‘wK|¡•B çnqç7çFò2$$sù 4 …………… ÇËÑËÈ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya…”27

QS. Al-Maidah: 1

$yg•ƒr’¯»tƒ šúïÏ%©!$# (#þqãYtB#uä (#qèù÷rr& ϊqà)ãèø9$$Î/ ……………. ÇÊÈ

            “Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu…”28

27

Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Al-‘Aliyy, Bandung, Penerbit Diponegoro, 2000, hal. 37

28

Ibid  hal. 84

 

  1. Al-Hadist

Hadist riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:

“Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”29

Hadits nabi riwayat Ibnu Majah dari ’Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad

dari Ibnu Abbas dan Malik dari Yahya:

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.”30

  1. Kaidah Fiqih:

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”31

Dimana terdapat kemaslahatan, disana terdapat hukum Allah.”32

 

Teori Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan profit sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba. Secara definitif profit sharing diartikan:”distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”.33 Hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan/bulanan.

29

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah, Dewan Syariah

Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, Jakarta, 2001, hal.88

30

Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, Jakarta, Logos, 1996, hal.125

31

Himpunan Fatwa DSN Untuk Lembaga Keuangan Syariah, op.cit., hal.89

32

Ibid, hal. 89

33

Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah, Yogyakarta,

 

UII Press, 2004, hal.18

34

Ibid, hal. 18

 

Mekanisme lembaga keuangan syariah pada pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk penyertaan atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebutkan tadi harus melakukan transparasi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.34

Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara shahibul maal dengan mudharib. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis mudharabah, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara shahibul maal dan mudharib sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti shahibul maal telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka.35

Kerja sama para pihak dengan sistem bagi hasil harus dilaksanakan dengan transparan dan adil. Hal ini disebabkan untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerja sama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak, agar antar pihak dapat saling mengingatkan.36

Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:

  1. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola;
  2. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem pool of fund selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah;
  3. c.       Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.37

 

 

 

 

 

35

Ibid  hal. 19

36

Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), Yogyakarta, UII Press, 2004,

hal. 120

37

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, op.cit., hal. 265

 

 

 

                                                                                            

Nisbah Keuntungan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

Hal-hal yang berkaitan dengan nisbah bagi hasil yaitu:

  1. Prosentase

Nisbah keuntungan harus didasarkan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Nisbah keuntungan itu misalnya 50:50, 70:30, 60:40, atau 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah tertentu, misalnya shahib almaal mendapat Rp 50.000,00 dan mudharib mendapat Rp 50.000,00.38

  1. Bagi Untung dan Bagi Rugi

Ketentuan diatas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad mudharabah itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi (natural uncertainty contracts). Dalam kontrak ini, return dan timing cash flow kita tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal rupiah tertentu.

38

Karim, op.cit., hal. 198

Bila dalam akad mudharabah ini mendapatkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah alasan mengapa nisbahnya disebut sebagai nisbah keuntungan, bukan nisbah saja, karena nisbah 50:50, atau 99:1 itu hanya diterapkan bila bisnisnya untung. Bila bisnisnya rugi, kerugiannya itu harus dibagi berdasarkan porsi masing-masing pihak, bukan berdasarkan nisbah. Hal ini karena ada perbedaan kemampuan untuk mengabsorpsi/menanggung kerugian di antara kedua belah pihak, Bila untung, tidak ada masalah untuk menikmati untung. Karena sebesar apa pun keuntungan yang terjadi, kedua belah pihak akan selalu dapat menikmati keuntungan itu. Lain halnya kalau bisnisnya merugi. Kemampuan shahib al-maal untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan mudharib. Dengan demikian, karena kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal (finansial) shahib al-maal dalam kontrak ini adalah 100%, maka kerugian (finansial) ditanggung 100% pula oleh shahib al-maal. Di lain pihak, karena proporsi modal (finansial) mudharib dalam kontrak ini adalah 0%, andaikata terjadi kerugian, mudharib akan menanggung kerugian (finansial) sebesar 0% pula.39

Apabila bisnis rugi, sesungguhnya mudharib akan menanggung kerugian hilangnya kerja, usaha dan waktu yang telah ia curahkan untuk menjalankan bisnis itu. Kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian, tetapi bentuk kerugian yang ditanggung oleh keduanya berbeda, sesuai dengan objek mudharabah yang dikonstribusikannya. Bila yang dikontribusikan adalah uang, risikonya adalah hilangnya uang tersebut. Sedangkan yang dikontribusikan adalah kerja, risikonya adalah hilangnya kerja, usaha dan waktunya, sehingga tidak mendapatkan hasil apapun atas jerih payahnya selama berbisnis.

  1. Jaminan

Ketentuan pembagian kerugian bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh risiko bisnis (business risk), bukan karena risiko karakter buruk mudharib (character risk). Bila kerugian terjadi karena karakter buruk, misalnya karena mudharib lalai dan atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak mudharabah, maka shahib al-maal tidak perlu menanggung kerugian seperti ini.

“Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad syirkah lainnya. Jelas hal ini konteksnya adalah business risk.” 40

Sedangkan untuk character risk, mudharib pada hakikatnya menjadi wakil dari shahibul maal dalam mengelola dana dengan seizin shahibul maal, sehingga wajib baginya berlaku amanah. Jika mudharib melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana, yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan, dan kelewatan dalam perilakunya yang tidak termasuk dalam bisnis mudharabah yang disepakati, atau ia keluar dari ketentuan yang disepakati, mudharib tersebut harus menanggung kerugian mudharabah sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggungjawabnya. Ia telah menimbulkan kerugian karena kelalaian dan perilaku zalim karena ia telah memperlakukan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya di luar ketentuan yang disepakati.

39

Ibid  hal. 198

40

Ibid  hal. 198

 

Mudharib tidak pula berhak untuk menentukan sendiri mengambil bagian dari keuntungan tanpa kehadiran atau sepengetahuan shahibul maal sehingga shahibul maal dirugikan. Jelas hal ini konteksnya adalah character risk.41

Pihak mudharib yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka shahib al-maal dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada mudharib. Jaminan ini akan disita oleh shahib al-maal jika ternyata timbul kerugian karena mudharib melakukan kesalahan, yakni lalai dan ingkar janji. Kerugian yang timbul disebabkan karena faktor resiko bisnis, jaminan mudharib tidak dapat disita oleh shahib al-maal. Cara penyelesaiannya adalah jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

  1. Menentukan Besarnya Nisbah

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara shahib al-maal dengan mudharib. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.42

  1. Cara Menyelesaikan Kerugian

Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal. Kemudian bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.43

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil ada 2 yaitu:

  1. Faktor Langsung

Faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah investment rate, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil (profit sharing ratio), penjelasannya adalah sebagai berikut:

41

Ibid  hal. 199

42

Ibid  hal. 199

43

Ibid  hal. 199

1)      Investment rate merupakan prosentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan investment rate sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas;

2)      Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode yaitu rata-rata saldo minimum bulanan dan ratarata total saldo harian. Invesment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan; 44

3)      Nisbah (profit sharing ratio) Salah satu ciri mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Nisbah antara satu BMT dan BMT lainnya dapat berbeda. Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu BMT, misalnya pembiayaan mudharabah 5 bulan, 6 bulan, 10 bulan dan 12 bulan. Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dan account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

  1. Faktor Tidak Langsung

Faktor-faktor tidak langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil:

1)      Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah

  1. Shahibul Maal dan Mudharib akan melakukan share baik dalam pendapatan maupun biaya. Pendapatan yang dibagihasilkan merupakan pendapatan yang diterima setelah dikurangi biaya-biaya;
  2. Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut revenue sharing.

2)      Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.45

Komponen Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah

Beberapa hal yang terkait dengan perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

  1. Saldo pembiayaan;
  2. Jangka waktu pengembalian;
  3. Sistem pengembalian, apakah mengangsur atau ditangguhkan;
  4. Hasil yang diharapkan oleh BMT;
  5. Nisbah bagi hasil;
  6. Proyeksi pendapatan dari calon peminjam. Berdasarkan pengalaman usaha sebelumnya, proyeksi ini lebih mudah diketahui;
  7. Realisasi pendapatan yang sesungguhnya. Berdasarkan laporan keuangan peminjam, besar kecilnya laba aktual menjadi dasar dalam pengambilan tingkat bagi hasil;
  8. Tingkat persaingan harga, baik dengan lembaga keuangan sejenis maupun dengan lembaga konvensional.46

44

Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2002, hal. 106

45

Ibid  hal. 106

46

Ridwan, op.cit., hal. 176

DAFTAR PUSTAKA

http://www.wuryantoro.com/2012/02/sejarah-riba-dan-perspektif-agama.html

http://nandadarojat.wordpress.com/

Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah: Suatu Pengenalan Umum, Edisi Khusus,(Tazkiyah Institut, Jakarta, 2000), hal 95

http://tjoetnyakkkkk.blogspot.com/2011/01/teori-produksi-dalam-ekonomi-islam.html

ebookbrowse.com/ekonomi-islam-1jt60gn-ppt-d137046811

 

http://www.masbied.com/2009/12/23/hukum-bunga-bank-menurut-islam/

www.e-syariah.com,2004

Arifin, Ivan Rahmawan, Akuntansi Syariah, 2003, STAIN Surakarta, Surakarta.

Karim, Adiwarman, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, 2004, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Bank Syariah : Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional, 2003, Djambatan, Jakarta.

Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, 2005, PT. Grasindo, Jakarta.

Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Al-‘Aliyy, 2000, Penerbit Diponegoro, Bandung.

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah, 2001, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, Jakarta.

Haroen, Nasrun, Ushul Fiqh 1, 1996, Logos, Jakarta.

Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah, 2004, UII Press, Yogyakarta.

—————, Manajemen Bank Syariah, 2002, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Ridwan, Muhammad, Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), 2004, UII Press, Yogyakarta.

PERHITUNGAN BIAYA HIDUP


Secara luas (dipandang dari seluruh aspek kehidupan) Biaya Hidup diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi yang dapat diukur dengan satuan uang baik yang sudah terjadi maupun belum terjadi untuk tujuan tertentu. Contoh perusahaan percetakan buku mencetak 1000 eksemplar buku dengan membeli bahan baku dan bahan penolong menghabiskan Rp 5.000.000, setiap buku yang terjual oleh guru bidang studi akan diberi komisi sebesar 5% dari harga jual. Dari kasus tersebut yang termasuk pengorbanan sumber ekonomi adalah uang, dimana uang tersebut terukur yaitu  sebesar Rp 5.000.000 untuk tujuan tertentu yaitu mencetak buku, dan yang akan terjadi adalah meberi komisi kepada guru yang berhasil menjual buku.

 

JENIS DAN BENTUK PENGELOLAAN BIAYA HIDUP

Pada penyusunan ini mencoba mengumpulkan dan menjelaskan beberapa pengertian biaya yang telah saya rangkum dari beberapa sumber dan buku dalam mengelola biaya hidup kita.

 

 

  1. A.    Pengertian Biaya

 

Menurut Supriyono (2000;16), Biaya adalah harga perolehan yang dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan atau revenue yang akan dipakai sebagai pengurang penghasilan.

Menurut Henry Simamora (2002;36), Biaya adalah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat pada saat ini atau di masa mendatang bagi organisasi.

Menurut Mulyadi (2001;8), Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi, sedang terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.

Menurut Masiyah Kholmi, Biaya adalah pengorbanan sumber daya atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat di saat sekarang atau di masa yang akan datang bagi perusahaan.

 

 

  1. B.     Penggolongan Biaya

 

Menurut Mulyadi (2005:13), Biaya digolongkan sebagai berikut;

  1. Menurut Objek Pengeluaran. Penggolongan ini merupakan penggolongan yang paling sederhana, yaitu berdasarkan penjelasan  singkat mengenai suatu objek pengeluaran, misalnya pengeluaran yang berhubungan dengan telepon disebut “biaya telepon”.
  2. Menurut Fungsi Pokok dalam Perusahaan, biaya dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu:

(1)   Biaya Produksi, yaitu semua biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi atau kegiatan pengolahan bahan baku menjadi produk selesai. Biaya produksi dapat digolongkan ke dalam biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik.

(2)   Biaya Pemasaran, adalah biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk, contohnya biaya iklan, biaya promosi, biaya sampel, dll.

(3)   Biaya Administrasi dan Umum, yaitu biaya-biaya untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan produksi dan pemasaran produk, contohnya gaji bagian akuntansi, gaji personalia, dll.

  1. Menurut Hubungan Biaya dengan Sesuatu Yang Dibiayai. Ada 2 golongan, yaitu:

(1)   Biaya Langsung (direct cost), merupakan biaya yang terjadi dimana penyebab satu-satunya adalah karena ada sesuatu yang harus dibiayai. Dalam kaitannya dengan produk, biaya langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung.

(2)   Biaya Tidak Langsung (indirect cost), biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai, dalam hubungannya dengan produk, biaya tidak langsung dikenal dengan biaya overhead pabrik.

  1. Menurut Perilaku dalam Kaitannya dengan Perubahan Volume Kegiatan, biaya dibagi menjadi 4, yaitu

(1)   Biaya Tetap (fixed cost), biaya yang jumlahnya tetap konstan tidak dipengaruhi perubahan volume kegiatan atau aktivitas sampai tingkat kegiatan tertentu, contohnya; gaji  direktur produksi.

(2)   Biaya Variabel (variable cost), biaya yang jumlah totalnya berubah secara sebanding dengan perubahan volume kegiatan atau aktivitas, contoh; biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung.

(3)   Biaya Semi Variabel, biaya yang jumlah totalnya berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semi variabel mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel, contoh; biaya listrik yang digunakan.

(4)   Biaya Semi Fixed, biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu.

  1. Menurut Jangka Waktu Manfaatnya, biaya dibagi 2 bagian, yaitu;

(1)   Pengeluaran Modal (Capital Expenditure), yaitu pengeluaran yang akan memberikan manfaat/benefit pada periode akuntansi atau pengeluaran yang akan dapat memberikan manfaat pada periode akuntansi yang akan datang.

(2)   Pengeluaran Pendapatan (Revenue Expenditure), pengeluaran yang akan memberikan manfaat hanya pada periode akuntansi dimana pengeluaran itu terjadi.

 

 

  1. C.    Biaya Pemasaran

 

Menurut Mulyadi (2005:487), Biaya pemasaran dalam arti sempit dibatasi artinya sebagai biaya penjualan, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjual produk ke pasar. Sedangkan biaya pemasaran dalam arti luas meliputi semua biaya yang terjadi sejak saat produk selesai diproduksi dan disimpan dalam gudang sampai dengan produk tersebut diubah kembali dalam bentuk uang tunai.

Menurut Hansen & Mowen (2001:47), Biaya pemasaran adalah biaya-biaya yang diperlukan untuk memasarkan produk atau jasa, meliputi biaya gaji dan komisi tenaga jual, biaya iklan, biaya pergudangan dan biaya pelayanan pelanggan.

Menurut Henry Simamora (2002:37), Biaya pemasaran atau penjualan (Marketing Cost) meliputi semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapat pesanan pelanggan dan menyerahkan produk atau jasa ke tangan pelanggan.

 

 

  1. D.    Penggolongan Biaya Pemasaran

 

Mulyadi (2005:488) menggolongkan biaya pemasaran menjadi dua golongan, yaitu:

(1)    Order Getting Cost (Biaya untuk mendapatkan pesanan), yaitu semua biaya yang dikeluarkan dalam usaha untuk memperoleh pesanan. Contohnya; biaya gaji dan wiraniaga, komisi penjualan, advertensi dan promosi.

(2)   Order Filling Cost (Biaya untuk memenuhi pesanan), yaitu semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka mengusahakan agar produk sampai ke tangan pembeli/konsumen. Contohnya; biaya pergudangan, biaya pengangkutan dan biaya penagihan.

 

 

  1. E.     Biaya Promosi

 

Menurut Phillip Kotler dialihbahasakan Benyamin Molan (2000:640), Biaya promosi adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan untuk promosi.

Menurut Henry Simamora (2002:762), Biaya promosi merupakan sejumlah dana yang dikucurkan perusahaan ke dalam promosi untuk meningkatkan penjualan.

 

 

  1. F.     Biaya Layanan Konsumen

 

Menurut Phillip Kotler (2000:41), biaya layanan konsumen adalah sekumpulan biaya yang dikeluarkan untuk mengevaluasi, mendapatkan, dan menggunakan produk atau jasa tersebut.

Menurut E. Jerome Mc.Carthy dialihbahasakan Gunawan Hutauruk, biaya layanan konsumen adalah jenis-jenis pengeluaran yang mendukung operasi suatu perusahaan.

           

PERHITUNGAN INDEKS HARGA KONSUMEN

  1. Tetapkan isi keranjang
  2. Tetapkan harga
  3. Hitung harga/biaya isi keranjang
  4. Pilih tahun dasar dan hitung indeksnya
  5. Hitung tingkat inflasi

 

PERHITUNGAN INDEKS HARGA KONSUMEN DAN TINGKAT INFLASI

  • Langkah 1 : Adakan survey guna menentukan sekeranjang belanjaan barang yang dibeli rata-rata konsumen.

4 sepeda

2 mobil

  • Langkah 2 : Ketahui harga masing-masing barang setiap tahunnya.

TAHUN

HARGA SEPEDA

HARGA MOBIL

2001

1

2

2002

2

3

2003

3

4

  • Langkah 3 : Hitung biaya keranjang belanjaan barang setiap tahun.

2001

(1 per sepeda x 4 sepeda) + (2 per mobil x 2 mobil)

8

2002

(2 per sepeda x 4 sepeda) + (3 per mobil x 2 mobil)

14

2003

(3 per sepeda x 4 sepeda) + (4 per mobil x 2 mobil)

20

 

 

 

  • Langkah 4 : Pilih salah satu tahun sebagai tahun dasar (2001) dan hitung indeks harga konsumen setiap tahunnya.

2001

(8/8) x 100

100

2002

(14/8) x 100

175

2003

(20/8) x 100

250

 

 

  • Langkah 5 : Gunakan indeks harga konsumen untuk menghitung tingkat inflasi setiap tahun dari tahun sebelumnya.

2002

(175-100)/100 x 100

75%

2003

(250-175)/175 x 100

43%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFLASI

.           Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus. Dari definisi ini, ada tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat katakana telah terjadi inflasi yaitu kenaikan harga, bersifat umum dan berlangsung terus menerus.

  1. 1.      Kenaikan Harga

Harga suatu komoditas dikatakan naik apabila menjadi lebih tinggi daripada harga periode sebelumnya. Perbandingan tingkat harga bisa dilakukan dengan jarak waktu yang lebih panjang : seminggu, sebulan, triwulan, dan setahun. Perbandingan harga juga bisa dilakukan berdasarkan patokan musim.

 

  1. 2.      Bersifat Umum

Kenaikan harga suatu komoditas belum dapat dikatakan inflasi jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga-harga secara umum naik. Pengalaman Indonesia menunjukkan setiap pemerintah menaikkan harga BBM, harga-harga komoditas lain turut naik.karena BBM merupakan komoditas strategis, maka kenaikan harga BBM akan merambat kepada kenaikan harga komoditas yang lain.

 

  1. 3.      Berlangsung Terus-Menerus

Kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan memunculkan inflasi, jika terjadi hanya sesaat. Karena itu perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimal sebulan. Sebab dalam sebulan akan terilihat apakah kenaikan harga bersifat umum dan terus menerus.

 

 

 

ANALISIS PEMERINTAHAN AGREGAT DAN PENAWARAN AGREGAT

            Harga jual suatu komoditas ditentukan oleh kekuatan pasar, yakni interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran. Kenaikn harga barang adalah proses penyesuaian dari gejala terjadinya peningkatan permintaan. Analogi ini dapat dipakai dalam analisis inflasi. Karena permintaan dan penawaran agregat, maka dapat dianggap merupakan permintaan dan penawaran perekonomian.

  1. 1.      Permintaan Agregat

Permintaan agregat adalah total permintaan barang dan jasa dalam suatu periode tertentu. Bentuk kurva AD sama seperti kurva permintaan terhadap suatu komoditas tertentu. Bedanya aadalah tingkat harga merupakan tingkat harga umum yang biasanya dalam angka indeks.

Diagram 2.1

Diagram Permintaan Agregat

                        P

 

                                                    Shifting

 

 

 

                                                                                      

                                                                                       AD1

AD0

0                                                                                                                                            Y

  1. Pengaruh Kebijkan Moneter Terhadap Permintaan Agregat

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang bertujuan mengarahkan ekonomi makro ke kondisi yang di inginkan, dengan mengatur jumlah uang beredar. Kebijakan uang ketat (kebijakan umum kontraktif) akan mengurangi jumlah uang beredar dalam masyarakat.

  1. Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Permintaan Agregat

Kebijakan fiscal adalah kebijakan ekonomi yang bertujuan mengarahkan ekonomi makro ke kondisi yang diinginkan dengan mengatur anggaran pemerintah, terutama sisi pengeluaran dan penerimaan. Alat utama kebijakan fiscal pemerintah adalah pajak dan subsidi. Jika pemerintah menempuh kebijakan anggaran deficit (pengeluaran > penerimaan), maka permintaan agregat akan meningkat, sebab untuk menempuh kebijakan deficit, pemerintah harus mengurangi pendapatannya dengan mengurangi pajak atau menambah pengeluaran.

Diagram 2.2

Pengaruh Kebijakan Ekonomi Pemerintah

Terhadap Permintaan Pemerintah

P                                                                                  P         

                                                                                                  

 

 

                                              Kebijakan moneter                                                       kebijakan

                                              ekpansif                                                                   anggaran

 

 

   defisit                                

 

                                                            AD1                                                                                                     AD1

  Kebijakan                                      AD0                                 kebijakan anggaran                             AD0

  Moneter konteraktif                 AD2                                       surplus                                                 AD2

 

 

 

 

0                                                                            Y        0                                                               Y

                                    (a)                                                                        (b)

                        Kebijakan Moneter                                                Kebijakan Fiskal

  1. 2.      Penawaran Agregat

Kebijakan Pemerintah juga sangat berpengaruh terhadap penawaran agregat. Kebijakan moneter ekspansif, misalnya dengan memberikan bantuan kredit, dapat meningkatkan penawaran agregat, sehingga kurva AS bergeser ke kanan (Diagram 9.3.a). Kebijakan fiskal ekspensif akan meningkatkan penawaran agregat, sehingga kurva AS bergeser ke kanan  

Diagram 2.3

Pengaruh Kebijakan Pemerintah

Terhadap penawaran agregat

P                                                                                   P 

 

 

 

 

     Kebijakan moneter             AS2                                                      Kebijakan anggaran         AS2

     konteraktif                                AS0                                              konteraktif                        AS0

                                                      AS1                                                                                                          AS1

 

                                 

                                  

 

 

 

Kebijakan moneter ekspensif                                                  Kebijakan

anggaran  ekspensif

 

                                  

0                                                                      Y            0                                                                Y

 

 

  1. 3.      Inflasi Tekanan Permintaan (Demand-Pull Inflation)

Inflasi tekanan permintaan (demand-pull inflation) adalah inflasi yang terjadi karena dominannya tekanan permintaan agregat. Dalam inflasi tekanan permintaan,tidak selalu berarti penawaran agregat (AS) tidak bertambah. Yang pasti, kalaupun terjadi pertambahan penawaran agregat, jumlahnya lebih kecil dibanding peningkatan permintaan agregat.

 

  1. 4.      Inflasi Dorongan Biaya (Cost-Push Inflation)

Inflasi dorongan biaya (cost-push inflation) terjadi karena kenaikan biaya produksi. Biasanya menyebabkan penawaran agregat berkurang. Misalnya, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan BBM akan menyebabkan biaya produksi barang-barang output sektor industry menjadi lebih mahal, yang mengurangi penawaran agregat. Jika yang berkurang adalah penawaran agregat, inflasi akan disertai kontraksi ekonomi, sehingga jumlah output (PDB) menjadi lebih kecil (   ).

 

 

  1. 5.      Stagflasi

Stagflasi menerangkan kombinasi dari dua keadaan buruk, yaitu stagnasi dan inflasi. Stagnasi adalah kondisi dimana tingkat pertumbuhan ekonomi sekitar nol persen per tahun. Jumlah output relative tidak bertambah. Sayangnya, kondisi ini disertai inflasi. Secara grafis terlihat stagflasi akan terjadi jika permintaan agregat (AD) bertambah, sedangkan penawaran agregat (AS) berkurang.

 

 

BEBERAPA INDIKATOR INFLASI

            Ada beberapa indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengetahui laju inflasi selama satu periode tertentu. Tiga diantaranya akan dibahas dalam uraian berikut ini.

 

1)      Indeks Harga Konsumen (Consumer Price Index)

Indeks harga konsumen (IHK) adalah angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam satu periode tertentu. Angka IHK diperoleh dengan menghitung harga-harga barang dan jasa utama yang dikonsumsi masyarakat dalam satu periode tertentu. Masing-masing harga barang dan jasa tersebut diberi bobot (weighted) berdasarkan tingkat keutamaannya. Barang dan jasa yang dianggap paling penting diberi bobot yang paling besar.

 Di Indonesia, perhitungan IHK dilakukan dengan mempertimbangkan sekitar beberapa ratus komoditas pokok. Untuk lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya, perhitungan IHK dilakukan dengan melihat perkembangan regional, yaitu dengan mempertimbangkan tingkat inflasi kota-kota besar, terutama ibukota provinsi-provinsi di Indonesia.

 

2)      Indeks Harga Perdagangan Besar (Wholesale Price Index)

Jika IHK melihat inflasi dari sisi konsumen, maka Indeks Harga Perdangangan Besar (IHPB) melihat inflasi dari sisi produsen. Oleh karena itu IHPB sering juga disebut sebagai indeks harga produsen (producer price indekx). IHPB menunjukkan tingkat harga yang diterima produsen pada berbagai tingkat produksi.

 

Prinsip menghitung inflasi berdasarkan data IHPB adalah sama dengan cara berdasarkan IHK:

 

Inflasi =  x 100% 

 

3)      Indeks Harga Implisit (GDP Deflator)

Walaupun sangat bermanfaat, IHK dan IHPB memberikan gambaran laju inflasi yang sangat terbatas. Sebab, dilihat dari metode penghitungannya, kedua indikator tersebut hanya melingkupi beberapa puluh atau mungkin ratus jenis barang jasa, dibeberapa puluh kota saja. Padahal dalam kenyataan, jenis barang dan jasa yang diproduksi atau dikonsumsi dalam sebuah perekonomian dapat mencapai ribuan, puluhan ribu bahkan mungkin ratusan ribu jenis. Kegiatan ekonomi juga terjadi tidak hanya dibeberapa kota saja, melainkan seluruh pelosok wilayah. Untuk mendapatkan gambaran inflasi yang paling mewakili keadaan sebenarnya, ekonom menggunakan indeks harga implicit (GDP deflator ) disingkat IHI.   

Angka deflator ini telah diperkenalkan dalam pembahasan Produk Domestik Bruto berdasarkan harga berlaku dan konstan. Sama halnya dengan dua indikator sebelumnya, perhitungan inflasi berdasarkan IHI dilakukan dengan menghitung perubahan angka indeks.

 

 Inflasi =  x 100%

 

4)      Alternatif Dari Indeks Harga Implisit

Mungkin saja terjadi, pada saat ingin menghitung inflasi dengan menggunakan IHI tidak dapat dilakukan karena tidak memiliki data IHI. Hal ini bisa diatasi. Sebab prinsip dasar penghitungan inflasi berdasarkan deflator PBD (GDP deflator) adalah membandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi nominal dengan pertumbuhan riil. Selisih keduanya merupakan tingkat inflasi. Pernyataan diatas dapat dibuktikan dengan persamaan matematika sederhana dibawah ini.

Jika PDB menurut harga berlaku dinotasikan PDBN, PDB berdasarkan harga konstan adalah PDBR dan deflator PDB adalah D, maka seperti telah disingung dalam bab 2.

 

PDBN =  PDBR x D ….………………………………………………………………….. (9.1)

 

Karena angka PDB sangat besar, kita ubah dalam bentuk logaritma, dimana X = log PDBN, Q = log PDBR, dan P = log Deflator (D). Persamaan (9.1) dapat ditulis ulang sebagai :

 

X = Q + P ………………………………………………………………………………….. (9.2)

 

Perubahan ketiga variabel diatas dari waktu ke waktu (berdasarkan fungsi waktu) adalah :

 

 =  +  ………………………………………………………………. (9.3)

 

Arti ekonomi dari Persamaan (9.3) adalah pertumbuhan ekonomi nominal

sama dengan pertumbuhan ekonomi riil

 ditambah dengan tingkat inflasi

atau dapat dikatakan :

 

Inflasi = Pertumbuhan nominal – Pertumbuhan riil

 

Karena itu, angka inflasi dapat dihitung jika memiliki data PDB menurut harga berlaku (PDB nominal) dan PDB berdasarkan harga konstan (PDB riil).

 

 

BIAYA SOSIAL DARI INFLASI

            Harus diakui, sampai tingkat tertentu, inflasi dibutuhkan untuk memicu pertumbuhan penawaran agregat. Sebab kenaikan harga akan memacu produsen untuk meningkatkan output-nya. Kendatipun belum dapat dibuktikan secara sistematis, umumnya ekonom sepakat bahwa inflasi yang aman adalah sekitar 5% per tahun. Jika terpaksa, maksimal 10% per tahun. Bagaimana jika inflasi melebihi angka 10 % ? Umumnya sudah mulai sangat menggangu stabilitas ekonomi. Apalagi bila yang terjadi adalah hiperinflasi (hyper-inflation), yaitu yang ≥ 100% per tahun.

            Ada beberapa masalah social (biaya sosial) yang muncul dari inflasi yang tinggi (≥ 10% per tahun ). Yang akan dibahas dalam bagian ini adalah :

  • Menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat
  • Memburuknya distribusi pendapatan
  • Terganggunya stabilitas ekonomi

 

  1. Menurunnya Tingkat Kesejahteraan Rakyat

Tingkat kesejahteraan masyarakat, sederhananya diukur dengan tingkat daya beli pendapatan yang diperoleh. Inflasi menyebabkan daya beli pendapatan makin rendah, khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan kecil dan tetap (kecil). Misalnya, Pak Sudar adalah pegawai negri sipil (PNS) golongan rendah dengan total penghasilan Rp 300.000,00 per bulan. Tahun lalu harga beras Rp 1.500,00 per kilogram. Karena itu gaji Pak Sudar tahun lalu setara dengan 200 kilogram per bulan. Jika terjadi inflasi 20% per tahun, maka tahun ini gaji per bulan Pak Sudar setara dengan 166 kilogram beras. Kesejahteraan Pak Sudar menurun. Jika inflasi tetap 20% per tahun, maka dalam termpo 3,5 tahun, kesejahteraan Pak Sudar tinggal separuhnya. Makin tinggi tingkat inflasi, makin cepat penurunan tingkat kesejateraan.

  1. Makin Buruknya Disribusi Pendapatan

Dampak buruk inflasi terhadap tingkat kesejahteraan dapat dihindari jika pertumbuhan tingkat pendapatan lebih tinggi dari tingkat inflasi. Jika inflasi 20% per tahun, pertumbuhan tingkat pendapatan harus lebih besar dari 20% per tahun. Persoalannya adalah jika inflasi mencapai angka 20% per tahun, dalam masyarakat hanya segelintir orang yang mempunyai kemampuan meningkatkan pendapatannya ≥ 20% per tahun. Akibatnya, ada sekelompok masyarakat yang mampu meningkatkan pendapatan riil (pertumbuhan pendapatan nominal dikurangi laju inflasi lebih besar dari 0% per tahun). Tetapi sebagian besar masyarakat mengalami penurunan pendapatan riil. Distribusi pendapatan, dilihat dari pendapatan riil, makin memburuk. 

  1. Terganggunya Stabilitas Ekonomi

Pengertian yang paling sederhana dari stabilitas ekonomi adalah sangat kecilnya tindakan spekulasi dalam perekonomian. Produsen berproduksi pada kapasitas penuh (optimal). Konsumen juga memakai barang dan jasa optimal dengan kebutuhan mereka. Kondisi nyaman ini mulai terganggu bila inflasi yang relatif tinggi telah menjadi kronis.

Inflasi mengganggu stabilitas ekonomi dengan merusak perkiraan tentang masa depan (ekspektasi) para pelaku ekomoni. Inflasi yang kronis menumbuhkan perkiraan bahwa harga-harga barang dan jasa akan terus naik. Bagi konsumen perkiraan ini mendorong pembelian barang dan jasa lebih banyak dari yang seharusnya/biasanya. Tujuannya untuk lebih menghemat pengeluaran konsumsi. Akibatnya, permintaan barang dan jasa justru dapat meningkat.

Bagi produsen perkiraan akan naiknya harga barang dan jas amendorong mereka menunda penjualan, untuk mendapat keuntungan yang lebih besar. Penawaran barang dan jasa berkurang. Akibatnya, kelebihan permintaan membesar dan mempercepat laju inflasi. Tentu saja, kondisi ekonomi akan menjadi semakin memburuk.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Hansen & Mowen. 2001. Manajemen Biaya, Edisi bahasa Indonesia, Buku Dua, Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.

 

Henry Simamora.2002. Akuntansi Manajemen. Jakarta: Salemba Empat.

 

Kotler, Phillip. 2000. Manajemen Pemasaran, Alihbahasa Benyamin Molan. Jakarta: Erlangga.

 

http://addysumoharjo.blogspot.com/2011/11/jenis-dan-bentuk-pengelolaan-biaya.html

 

 

 

 

Angka Pengangguran dan Persentase Kemiskinan di Banten

I. Pendahuluan

Pada tahun 2000, jumlah penduduk tersebut berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2000 (SP2000) telah bertambah menjadi sebanyak 8.096.809 jiwa, kemudian tahun 2002 mencapai 8.529.799 jiwa, tahun 2003 sekitar 8.956.229 jiwa, dan tahun 2004 meningkat kembali menjadi 9.083.114 jiwa. Berdasarkan sebarannya jumlah penduduk tertinggi adalah di Kabupaten Tangerang yaitu 3.194.282 jiwa (35,17%) dan Kabupaten Serang dengan jumlah 1.834.514 jiwa (20,20%). Laju pertumbuhan penduduk rata-rata selama kurun waktu 2003-2004 mencapai 1,42%, dimana laju tertinggi khususnya terjadi di Kabupaten Serang (3,24%), Kota Tangerang (1,77%), Kabupaten Pandeglang (1,75%); dan Kota Cilegon (1,70%).

Gambar 1
Perkembangan Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk
di Provinsi Banten 2002-2006

Gambar 1

Sumber : Diolah dari Data BPS Provinsi Banten, 2006

II. Tingkat Pengangguran Di Provinsi Banten

Angka Penggangguran di Provinsi Banten sangat fluktuatif yang tercatat pada tabel 1 mencapai 726.577 Jiwa pada tahun 2010 yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 652.362 Jiwa dari jumlah penduduk Banten yang mencapai 10.632.166 Jiwa. Dari data yang ada, kita bisa melihat angka tingkat pengangguran tertinggi di Banten terjadi pada tahun 2006, dimana Kabupaten Tangerang menyumbang angka pengangguran tertinggi yaitu 311.748 Jiwa.

Dari tahun ke tahun, Kabupaten Tangerang selalu memiliki angka pengangguran tertinggi dibandigkan Kota atau Kabupaten lainnya di Banten. Penurunan Angka Pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2007 di daerah Kabupaten Pandeglang. Angka pengangguran terendah dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 dimiliki oleh Kabupaten Lebak pada angka 9.423 Jiwa.

Angka pengangguran bisa disebabkan oleh output atau jumlah barang yang tersedia melebihi jumlah konsumsi masyarakat. Sehingga para pelaku produsen menurunkan angka produksi sehingga mencapai batas maksimal konsumsi masyarakat yang akhirnya para produsen akan menurukan pengugunaan faktor-faktor produksi, salah satunya tenaga kerja.

Gambar 2

III. PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN DI BANTEN, 2002-2010

Jumlah dan persentase penduduk miskin Propinsi Banten pada periode 2002-2010 seperti tercantum pada Tabel.2 memperlihatkan besaran yang berfluktuasi. Sampai dengan tahun 2006, kemiskinan di Banten tiap tahunnya menunjukan trend yang bergerak naik .

Tabel 2
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Banten
Menurut Daerah, 2002-2010

tabel 2

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Pada tahun 2006, jumlah penduduk miskin di Banten mencapai puncaknya yaitu tercatat sebesar 904.300 penduduk miskin (9,79 persen) berada di bawah garis kemiskinan. Banyaknya penduduk miskin pada tahun 2006 lebih disebabkan karena pada periode penghitungan tersebut (Juli 2005-Maret 2006), pemerintah kembali menaikan harga BBM (tahap 2) pada bulan Oktober 2005, yang menjadi pemicu inflasi pada bulan tersebut sebesar 6,88 persen. Akibatnya penduduk yang tergolong tidak miskin namun penghasilannya berada disekitar garis kemiskinan banyak yang bergeser posisinya menjadi miskin. Sehingga pada tahun 2006 tercatat sebesar 904.300 penduduk miskin (9,79 persen) berada di bawah garis kemiskinan.

Program-program anti kemiskinan yang digulirkan oleh pemerintah seperti BLT, PNPM Mandiri, P2KP dan lain sebagainya, membuat jumlah penduduk miskin terkoreksi dan terus mengalami penurunan pada tahun 2007 sampai dengan 2010. Pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 886.200 orang (9,07 persen), pada tahun 2008 menurun menjadi 816.742 orang (8,15 persen), kemudian pada tahun 2009 mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 788.067 orang (7,64 persen), hingga pada tahun 2010 ini jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 758.163 orang atau sekitar 7,16 persen penduduk berada dibawah garis kemiskinan.

gambar 3

Percayakah anda? Bencana di Tahun 2012

Coba lihat kalender tahun 2012. 1 Ramadan pada tahun 2012 jatuh pada 20 Juli, yaitu hari jum’at, jadi 3 Agustus 2012 bersamaan dengan 15 ramadhan juga pada hr Jum’at.

Sama dengan hadist Rasulullah tentang huru-hara besar yang akan terjadi pada tengah malam, pertengahan bulan ramadan yaitu pada hari Jum’at 15 ramadan di bumi ini. huru-hara yang akan mengejutkan orang yang sedang tidur.

1 suara yg dasyat akan didengar dari langit, bukan KIAMAT tetapi huru-hara tersebut akan melenyapkan umat manusia diatas muka bumi ini sebanyak 2/3, yang tinggal hanya 1/3 saja.

Menurut kajian NASA, pada 21-12-2012, 1 planet yg dikenali Planet X akan Melintasi Bumi. apakah kita semua tergolong dalam 1/3 sisanya? adakah peristiwa tersebut akan terjadi pada 2012? Hanya Allah SWT yg Maha Mengetahui. Yang penting kita harus memperbanyak Ibadah & berdo’a agar kita termasuk dalam Golongan Yg dilindungi Allah SWT. Jika mati, biarlah kita mati dalam keadaan Islam.

Apapun peristiwa itu, pasti akan berlaku Hadis Rasul: dari Nur’aim bin Hammad meriwayatkan dengan sahabatnya bahwa Rasulullah SAW bersabda: “bila telah muncul suara dibulan ramahdan, maka akan terjadi huru-hara dibulan itu“. kami bertanya “suara apakah ya Rasulullah?“. beliau menjawab: “Suara keras pada pertengahan bulan Ramadan pada malam Jum’at, akan muncul suara keras yang membangunkan orang tidur, menjadikan orang yang berdiri jatuh terduduk, para Gadis keluar dari pingitannya,dimalam jum’at ditahun terjadinya banyak gempa. Jika kalian telah melaksanakan Salat Subuh pada hari Jum’at, masuklah kalian ke dalam rumah kalian, tutuplah pintu-pintunya, sumbatlah lubang-lubangnya, dan selimutilah diri kalian. sumbatlah telinga-telinga kalian. jika kalian mendengarkan adanya suara menggelegar, maka bersujudlah kalian kepada Allah SWT“.

ini broadcast dakwah, dan aku sangat berterimakasih pada orang yang telah membuat broadcast ini. mengingatkan adalah sebuah amal kebajikan. mohon diteruskan, bagaimana dengan kalian? diambil positifnya saja ya saudara-sauradaku. jazakallah….

Contoh Cover Makalah Untirta Fakultas Ekonomi

Silahkan di download yak… > ©€® Cover

Bersama Berbagi

Sedikit Sama Dengan Berbagi, Banyak Sama Dengan Berbagi Bersama

gilanggp91

Semoga bermanfaat

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.