Pajak Untuk Siapa?

Kata Pengantar

Alhamdulillah, kami ucapkan atas dianggap selesainya tulisan ini, yang berarti menandakan bahwa kami telah dapat menyelesaikan tugas mata kulian pengantar pajak. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat, terutam bagi kami penulis.

Kekurangan adalah cirri khas kami sebagai manusia, apalagi tulisan ini dalam rangka pembelajaran, sehingga mudah-mudahan dapat dimaklumi. Karenanya kritik, saran dan masukannya akan sangat bermanfaat bagi kami dalam rangka perbaikan ke depan.

Terimakasih kepada lembaga yang telah memfasilitasi kami dalam menuntut ilmu, khususnya kepada dosan mata kuliah perpajakan yang tiada hentinya memompa kami untuk dapat berbuat seimbang dan memenuhi segala kewajibannya.

Tim penyusun

……………………………………………………….

Daftar Isi

Kata Pengantar ………………………………………………………………… 1
Daftar Isi ……………………………………………………………….. 2
Pendahuluan ……………………………………………………………….. 3
Pajak Untuk Siapa? ……………………………………………………………….. 4
Kesimpulan ……………………………………………………………….. 10
Penutup ……………………………………………………………….. 11
Daftar Pusata ……………………………………………………………….. 12

………………………………………………………….

Pendahuluan

Masalah besar Indonesia pada umumnya dan Provinsi Banten pada khususnya yang tidak kunjung dapat teratasi adalah mengapa kita terus saja miskin, terbelakang dan tercecer dalam derap kemajuan bangsa-bangsa lain dalam tataran lintas Negara dan provinsi-provinsi lain dalam tataran provinsi.

Tulisan ini mencoba sedikit mencari jawaban atas masalah besar di atas, sebagian mungkin ada yang setuju, tetapi sebagian lainnya mungkin tidak, bahkan mungkin ada yang cenderung bersikap lain.

Dalam tulisan secara tersirat sebenarnya menggambarkan bagaimana peran Negara atau provinsi dalam menangani persoalan besar di atas dan bagaimana mereka memperlakukan masyarakatnya.

Dengan membaca tulisan ini pembaca sediktinya dapat mempunyai gambaran bahwa selama ini Negara hanya sukses dalam melaksanakan sebagian “amanah” yang isinya cenderung menunjukan “arogansi” sebuah kekuasaan terhadap rakyatnya, yaitu antara lain memaksa mereka untuk membara pajak kepada Negara.

Namun, pada sisi lain, Negara telah gagal menjalankan “amanah” lainnya yang sebenarnya menjadi bagian bahkan satu kesatuan dari amanah pertama diatas yaitu menggunakan kekuasaannya untuk mensejahterakan dan memakmurkan masyarakatnya.

Negara atau provinsi hanya baru bisa mengambil manfaat dari keberadaan masyarakatnya, tetapi belum dapat memberikan menfaat kepada masyarakatnya.

Selamat membaca

…………………………………………………………….

PAJAK UNTUK SIAPA ?
(Studi Perbandingan APBD Banten)

“Pajak adalah konstribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Undang-undang nomor 28 tahun 2007 Pasal I tentang Pajak).

Jika membaca ketentuan umum pajak berdasarkan Undang-undang tersebut, sebenarnya judul tulisan yang bernada sebuah pertanyaan tersebut sudah terjawab. Namun, karena ada tulisan dalam kurunganya, maka jawabannya menjadi tidak cukup hanya dengan definisi pajak yang tertuang dalam Undang-undang tersebut.

Terdapat dua pertanyaan besar atas judul di atas, pertama, pajak untuk siapa dibebankan dan kedua pajak untuk siapa digunakan. Berdasarkan Undang-undang di atas sebenarnya jelas dikatakan bahwa pajak dibebankan kepada orang pribadi atau badan, agar orang pribadi atau badan mau membayar pajak, maka dengan kekuatannya, negara memaksa mereka dengan sejumlah aturan yang berisi ancaman-ancaman bagi pembangkangnya.

Masih menurut Undang-undang di atas, pajak digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sebuah tujuan yang sangat mulia dan patut mendapatkan dukungan dari semua komponen masyarakat.

Indonesia sudah merdeka selama 65 tahun, sayangnya penulis tidak mampu mengumpulkan data dan informasi selama kurun waktu tersebut sudah berapa rupiah pajak yang terkumpul. Yang pasti jika untuk tahun 2010 ini saja pemerintah mempunyai target pendapatan dari sektor pajak sebesar Rp 600 triliun, maka kita tidak dapat membayangkan sudah berapa puluh ribu triliun negara ini menghabiskan dana dari pajak.

Lantas, dari puluhan ribu triliunan rupiah yang sudah digunakan tersebut apakah rakyat Indonesia sudah makmur, jika sudah kenapa jumlah masyarakat miskin dan pengangguran terus bertambah, kenapa jalan-jalan masih dihiasi para anak jalanan dan kawan-kawannya, kenapa juga masih ada masyarakat yang belum bisa menikmati terangnya listrik serta kenapa-kenapa lainnya yang terlalu panjang bila harus disebutkan satu persatu.

Jika belum, kenapa juga sampai sekarang belum bisa memakmurkan rakyat, apa ada yang salah dengan cara menggunakan dana sebanyak itu, atau mungkin pengguna pajak mempunyai standar sendiri tentang ukuran makmur bagi rakyat, lain dengan standar makmur sesuai dengan definisinya.

Untuk skala lebih kecil bagaimana dengan Banten? meski usia berdirinya provinsi Banten baru delapan tahun, namun berdasarkan data perkembangan pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama ini, terutama dari sektor pajak terus mengalami peningkatan yang cukup tajam.

Sebagai bahan perbandingan pertumbuhan pendapatan pajak dari tahun ketahun di Banten, jika pada APBD Banten tahun anggaran 2009 sebesar Rp 1,474 triliun, maka pada APBD Banten tahun 2010, Pemprov Banten mentargetkan sektor pajak mampu menyumbangkan pendapatan sebesar Rp 1,541 triliun, atau dengan kata lain peningkatan pendapatan dari sektor pajak dalam satu tahun mencapai hampir Rp 100 miliar.

Peningkakatan jumlah pendapatan dari sektor pajak menunjukan dua hal, pertama, pemerintah berhasil memaksa masyarakat untuk membayar pajak, atau kedua kesadaran masyarakat meningkat akan ketergantungan pemerintah kepada pajak, sehingga mereka rela untuk membayar pajak.

Setidaknya penyebab kedua kenapa pendapatan pajak terus meningkat dapat dibuktikan kebenarannya dengan fakta bahwa sektor pajak daerah mampu menyumbangkan sekitar 65 persen dari total pendapatan daerah Banten sebesar Rp 2,383 triliun.

Bahkan jika ditambahkan dengan pendapatan dari retribusi daerah yang mendapai Rp 2,949 miliar yang juga bersumber dari hasil pungutan kepada masyarakat, maka jumlah pendapatan pajak menjadi lebih besar lagi.

Lantas pajak sebesar itu dari jenis pajak apa saja? Ditinjau dari segi lembaga pemungut pajak dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu, pajak negara dan pajak daerah. Karena tulisan ini menyoroti persoalan provinsi yang berarti daerah, maka pajak daerah terdiri dari pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bea balik kendaraan bermotor (PBBKB I ), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB II), pajak air bawah tanah (ABT) dan pajak air permukaan (AP).

Bagaimana dan untuk apa saja anggaran tersebut digunakan? berdasarkan struktur APBD Banten tahun 2010 dapat diketahui bahwa dana tersebut digunakan untuk membiaya dua jenis kegiatan yaitu belanja tidak langsung atau belanja aparat dan kedua belanja langsung atau belanja publik.

Dari dua jenis belanja tersebut dapat diketahui berapa besar aparat mendapatkan porsi anggaran dan berapa besar publik mendapatkan bagiannya. Dalam kasus APBD Banten tahun 2010, belanja aparat mendapatkan porsi sebesar Rp 1,170 triliun, sedangkan belanja publik sebesar Rp 1,283 triliun.

Dari anggaran belanja aparat sebesar itu, belanja khusus untuk pegawai sebesar Rp 360,3 miliar, sisanya sebagian besar untuk bagi hasil kepada kabupaten/kota.

Sedangkan dalam pos belanja publik juga masih terdapat belanja pegawai sebesar Rp 105,5 miliar, sisanya terbagi dua yaitu untuk belanja barang dan jasa dan belanja modal.
Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa dalam APBD Banten tahun 2010 terdapat anggaran khusus untuk pegawai di lingkungan Pemprov Banten yang jumlahnya tidak lebih dari 3.000 orang sebesar Rp 466,2 miliar.

bagaimana dengan belanja public? disebutkan di atas bahwa setelah dikurangi belanja pegawai, dalam belanja publik terdapat belanja barang dan jasa dan belanja modal. Belanja modal adalah belanja yang berhubungan dengan penambahan aset pemerintah, seperti belanja kendaraan dinas dan belanja pembebasan lahan anggarannya sebesar Rp 662,7 miliar. Sedangkan belanja barang dan jasa adalah belanja untuk memenuhi kebutuhan publik, seperti anggaran pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur.

Dalam kata lain, anggaran inilah yang dalam APBD Banten tahun 2010 dialokasilan sebesar Rp 514 miliar yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarat Banten langsung atau yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Banten yang jumlahnya mencapai 10 juta orang.

Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah dengan jumlah pendapatan pajak di Banten yang dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan itu tujuan mulia yang diamanatkan Undang-undang di atas terwujud? Karena usinya yang baru delapan tahun, mungkin tidak bisa dibandingkan dengan usia republik ini.

Namun yang pasti, berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Banten tahun anggaran 2009 diketahui bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Banten tahun 2009 mengalami penurunan drastis dari tahun sebelumnya. Begitu juga dengan jumlah pengangguran terbuka yang ternyata jumlahnya bertambah banyak dibanding tahun sebelumnya.

Perkembangan ekonomi Banten selama dua tahun berturut-turut-pun terus mengalami penurunan, jika pada tahun 2007 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Banten sebesar 6,04 persen, tahun 2008 turun menjadi 5,82 persen. Tahun 2009 turun lebih besar menjadi 4,69 persen. Sedangkan jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2009 sebanyak 676.560 orang padahal tahun sebelumnya hanya sebenayak 656.560 orang. Lantas, untuk siapa sebenarnya pajak itu?

Namun anehnya, meski dari tahun ketahun LPE terus mengalami penurunan, sepertinya Pemprov Banten kurang menghiraukan persoalan tersebut. Terbukti anggaran yang dialokasikan untuk sektor ekonomi sama sekali tidak mengalami kenaikan dengan tahun sebelumnya, bahkan cenderung mengalami penurunan disbanding tahun 2009, padahal pada sisi lain, APBD Banten tahun 2010 mengalami kenaikan.

Hal tersebut dapat dilihat dari anggaran sector ekonomi yang terdapat pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang ekonomi yaitu Dinas Koperasi dan UMKM Rp5,5 miliar, BKPMD Rp6,6 miliar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rpr miliar, Dinas Ketahanan Pangan Rp3,5 miliar, Dinas Pertanian dan Peternakan Rp19,8 miliar, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Rp9,8 miliar, Dinas Kelautan dan Perikanan Rp8,7 miliar dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp6,5 miliar.

Dengan anggaran sector perekonomian seperti itu, diyakini tidak akan mempu meningkatkan LPE Provinsi Banten, mengingat persoalan ekonomi akan bertambah dan membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk mengantisipasinya. Sementara anggaran penunjangnya mengalami penurunan disbanding tahun sebelumnya yaitu 5,19 persen pada tahun 2010 dan 9,9 persen untuk tahun 2010.

Pada prinsipnya penurunan anggaran sector ekonomi bisa dianggap rasional apabila angka kemiskinan masyarakat Banten, semakin menurun. Menjadi tidak rasional karena ternyata Banten merupakan provinsi dengan jumlah pengangguran terbuka terbesar di Indonesia. Berdasarkan data BPS, pada tahun sampai dengan akhir tahun 2009, terdapat 14,19 persen pengangguran terbuka di Banten, meski Pemprov Banten sendiri dalam dokumen LKPJ-nya mengklaim jumlah pengangguran terbuka di Banten tahun 2009 hanya 6 persen.

Padahal, menurut Dr Mardiasmo MBA dalam bukunya Perpajakan, berdasarkan teori yang mendukung pemungutan pajak atau teori yang memberikan justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak, dikatakan bahwa Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas dasar antara lain :

1. Teori Asuransi, yaitu teori yang mengatakan bahwa Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai premi asuransi, karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
2. Teori Kepentingan, yaitu teori yang mengatakan bahwa pembagian pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan sesorang terhadap Negara, makin tinggi pajak yang harus di bayar.
3. Teori Bakti, yaitu teori yang mengatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadarai bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.
4. Teori Asas Daya Beli, yaitu Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

…………………………………………………………….

Kesimpulan :

Berdasarkan uraian di atas, setidaknya dapat disimpulkan bahwa :
1. Negara telah berhasil melaksanakan Undang-undang nomor 28 tahun 2007 Pasal I tentang Pajak yaitu memaksa masyarakat untuk membayar pajak
2. Negara juga telah berhasil mempengaruhi masyarakat akan arti pentingnya membayar pajak. Hal itu terbukti dengan peningkatan pendapatan Negara yang terus meningkat dari tahun ketahun.
3. Pajak merupakan ruhnya Negara, karena tanpa pajak, Negara (khususnya Indonesia) tidak akan bisa berjalan. Selama ini pendapatan Negara masih tergantung dari sector pajak, karena pendapatannya 70 persen disumbangkan oleh sector pajak.
4. Begitupun dengan Provinsi Banten yang pendapatannya masih tergantung dari sektor pajak, terutama pajak kendaraan bermotor.
5. Meski sebagian besar pendapatan asli daerah (PAD) Banten bersumber dari pajak yang pungut dari masyarakat Banten, namun Struktur APBD Banten belum menggambarkan keberpihakannya terhadap kondisi masyarakat Banten.
6. Pajak digunakan sebagian besar masih untuk membiayai belanja tidak langsung atau belanja aparatur disbanding belanja langsung atau belanja public, sehingga kebutuhan atau hak dasar masyarakat masih belum dapat.terpenuhi.
7. Akibatnya, karena tidak mampu menjawab kebutuhan dan persoalan masyarakat Banten, meski dari tahun ketahun pendapatan sector pajak terus meningkat yang berarti bertambah pula APBD Banten, pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia Banten terus mengalami penurunan.
8. Kondisi tersebut menunjukan bahwa, Provinsi Banten gagal melaksanakan amanat Undang-undang tersebut yang mengatakan bahwa pajak digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
9. Kondisi tersebut juga membuktikan bahwa aplikasi atau penggunaan dana hasil pajak bertentangan dengan teori yang disampaikan oleh Dr Mardiasmo MBA, karena terbukti tidak mampu melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya.

…………………………………………………………….

Penutup :

Demikian tulisan ini disampaikan. Kami sadar masih terdapat banyak kekurangan di sana sini, baik dari sisi redaksi, sumber maupun substansi yang kurang tepat atau mengambang.

Meski demikian, inilah upaya maksimal kami dalam melaksanakan tugas yang disampaikan. Kami hanya berharap sedikit banyaknya mudah-mudahan tulisan ini ada manfaatnya, terutama terutama bagi kami sebagai penulisnya.

…………………………………………………………….

Daftar Pustaka :

1. Undang-undang nomor 28 tahun 2007 Pasal I tentang Pajak
2. Perda APBD Banten tahun 2010
3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Banten tahun 2009
4. Perda RPJMD Banten tahun 2007-2012
5. Badan Pusat Statistik (BPS) Banten
6. Dr Mardiasmo MBA, Perpajakan (edisi revisi tahun 2002)

About gilanggp91

Berbagi informasi dan ilmu, semoga bermanfaat.

Posted on 18 Oktober 2011, in Artikel and tagged . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Bersama Berbagi

Sedikit Sama Dengan Berbagi, Banyak Sama Dengan Berbagi Bersama

gilanggp91

Semoga bermanfaat

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d blogger menyukai ini: